Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), mewacanakan penghapusan pajak kendaraan tahunan dan menggantinya dengan sistem jalan provinsi berbayar.
Menurut Kang Dedi, konsep tersebut muncul karena kendaraan listrik saat ini tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor. Ia menilai perlu ada sistem yang lebih adil agar semua pengguna jalan ikut berkontribusi terhadap biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Dalam skema yang diwacanakan, kendaraan hanya akan membayar ketika menggunakan jalan provinsi. Artinya, kendaraan yang jarang dipakai tidak lagi terbebani pajak tahunan seperti sistem saat ini. Konsep itu disebut KDM lebih sesuai dengan prinsip keadilan penggunaan fasilitas publik.
Meski begitu, Kang Dedi menegaskan bahwa jalan provinsi harus memiliki standar layanan layaknya jalan tol sebelum sistem berbayar diterapkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut akan menghitung kesiapan jalan, teknologi pembayaran digital hingga dampaknya terhadap lalu lintas masyarakat.
Kang Dedi memastikan gagasan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan resmi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut akan membuka ruang diskusi dengan berbagai pihak sebelum menentukan arah kebijakan selanjutnya.