Fresrelis, Sumedang — JURNAL TNI POLRI
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang dijadwalkan menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Insan Media dan Penulis Nasional (DPP Simpe Nasional) pada Jumat, 23 Oktober 2026. Pertemuan tersebut akan membahas persoalan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh salah satu industri di wilayah Kabupaten Sumedang yang menjadi perhatian organisasi tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP Simpe Nasional, Nana Suryana Haryanto, yang akrab disapa Apih Dodi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima balasan surat dari DPRD Kabupaten Sumedang. Dalam balasan tersebut, DPRD menjadwalkan pelaksanaan audiensi pada pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang 1 DPRD Kabupaten Sumedang.
Menurut Apih Dodi, audiensi ini merupakan bagian dari kepedulian organisasi terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya terkait penggunaan BBM bersubsidi yang peruntukannya perlu mendapat perhatian bersama.
“Bagi kami, ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus pelaksanaan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari elemen masyarakat. Kami memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik, bangsa, dan negara,” ungkapnya.
Ia menegaskan, persoalan penggunaan BBM bersubsidi oleh salah satu industri tersebut perlu mendapatkan penjelasan yang terang dan objektif. Melalui audiensi ini, DPP Simpe Nasional berharap dapat menyampaikan informasi serta meminta penjelasan dari pihak legislatif mengenai perhatian dan langkah yang dapat dilakukan sesuai kewenangannya.
Menurutnya, pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk mengetahui sejauh mana persoalan yang disoroti organisasi masyarakat ini telah mendapat perhatian dari para wakil rakyat di Kabupaten Sumedang.
“Kami ingin persoalan ini dibahas secara terbuka, proporsional, dan berdasarkan fakta. Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana penggunaan BBM bersubsidi tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bagaimana langkah pengawasan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait,” tegasnya.
Apih Dodi menambahkan, audiensi bukan semata-mata untuk menyampaikan kritik, melainkan juga sebagai upaya mendorong komunikasi dan mencari kejelasan atas persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan penjelasan yang objektif serta menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Di akhir keterangannya, Sekjen DPP Simpe Nasional yang juga dikenal sebagai tokoh pemuda di wilayah Tanjungsari itu mengajak seluruh pengurus dan anggota Simpe Nasional untuk hadir bersama dalam agenda audiensi tersebut.
Ia menilai, kehadiran dan keterlibatan anggota merupakan bagian penting dalam menjaga soliditas organisasi sekaligus menunjukkan keseriusan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab.
“Kami mengajak seluruh pengurus dan anggota Simpe Nasional untuk hadir dan mengikuti agenda ini bersama-sama. Soliditas organisasi harus terus dijaga, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan tetap berpegang pada fakta,” tandasnya.
Audiensi yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat mendatang diharapkan menjadi ruang dialog antara DPP Simpe Nasional dan DPRD Kabupaten Sumedang untuk memperoleh kejelasan mengenai persoalan penggunaan BBM bersubsidi tersebut.
Masyarakat pun diharapkan dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai persoalan ini, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, keterbukaan informasi, serta penghormatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
JURNAL TNI POLRI
Fakta • Cepat • Akurat