JTP - Bandung – Di tengah berbagai dinamika yang berkembang di ruang publik, Danu Suparman, S.H., Pembina Jurnal TNI Polri, menyampaikan sikap tegas terkait pentingnya menjunjung supremasi hukum di atas segala bentuk opini dan tekanan publik.Menurut Danu, dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh kekuatan narasi, opini, maupun tekanan dari pihak tertentu, melainkan harus didasarkan pada fakta, alat bukti, serta proses hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menilai, kegaduhan yang dibangun tanpa dasar hukum justru berpotensi mengancam tegaknya keadilan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
"Hukum tidak bekerja untuk menyenangkan siapa pun. Hukum bekerja untuk menegakkan keadilan. Ketika hukum dikalahkan oleh narasi, saat itulah negara mulai kehilangan wibawanya," tegas Danu.
Danu juga menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang lebih memilih membangun citra dan pembenaran di ruang publik daripada menyelesaikan persoalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
"Jika merasa benar, hadapi proses. Jika merasa bersih, jangan alergi pada transparansi. Menghindar dari hukum justru memperkuat dugaan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa simbol negara, jabatan, maupun legitimasi sosial tidak boleh dijadikan tameng untuk mengaburkan substansi persoalan atau membungkam kritik yang disampaikan berdasarkan fakta.
"Simbol negara adalah kehormatan, bukan alat pembenaran. Kritik yang berbasis fakta adalah bagian dari demokrasi, bukan ancaman," katanya.
Menutup pernyataannya, Danu Suparman mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk kembali kepada prinsip dasar negara hukum dengan mengedepankan kejujuran, keterbukaan, serta keberanian mempertanggungjawabkan setiap tindakan di hadapan hukum.
Menurutnya, supremasi hukum harus tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ia menegaskan, hukum harus berdiri tegak tanpa dipengaruhi tekanan, opini, maupun kepentingan pihak mana pun.