JTP - Jakarta – Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 tercatat meningkat menjadi US$439,8 miliar atau setara sekitar Rp7.784 triliun (asumsi kurs Rp17.700 per dolar AS). Nilai tersebut naik sekitar Rp113 triliun dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang diperkirakan sekitar Rp7.671 triliun.Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa secara tahunan (year on year/yoy), ULN Indonesia tumbuh 1,9 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 1,0 persen. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan utang luar negeri sektor publik, sementara utang luar negeri sektor swasta masih mengalami kontraksi.
Posisi ULN pemerintah pada April 2026 tercatat sebesar US$216,4 miliar, tumbuh 3,7 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 3,8 persen. BI menjelaskan perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan pinjaman luar negeri pemerintah yang melambat.
Meski demikian, aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatatkan arus masuk bersih (net inflow), yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga.
Pemerintah memanfaatkan utang luar negeri untuk mendukung berbagai sektor produktif, di antaranya sektor kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (20,5 persen), pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,5 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen). Hampir seluruh ULN pemerintah atau sekitar 99,99 persen merupakan utang jangka panjang.
Sementara itu, ULN swasta tercatat sebesar US$193,2 miliar, atau masih mengalami kontraksi 0,7 persen secara tahunan. Penurunan terutama terjadi pada kelompok lembaga keuangan, meskipun kontraksinya lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya.
Bank Indonesia menegaskan struktur utang luar negeri Indonesia masih berada pada level yang sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil di 29,6 persen, serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 84,5 persen dari total utang luar negeri.
BI bersama pemerintah menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri guna menjaga stabilitas ekonomi. Pemanfaatan ULN juga akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko.