JTP - JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan program ambisius pembangunan 12 kota satelit baru sebagai salah satu solusi mengatasi backlog atau kekurangan perumahan di Indonesia. Setiap kota satelit dirancang memiliki luas sedikitnya 200 hektare dan akan dikembangkan sebagai kawasan hunian modern yang terintegrasi dengan pusat ekonomi, transportasi, serta fasilitas publik.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya telah menyiapkan kebutuhan lahan untuk mendukung realisasi program tersebut. Menurutnya, setiap kota satelit membutuhkan lahan rata-rata minimal 200 hektare agar dapat berkembang menjadi kawasan permukiman yang lengkap dan berkelanjutan.
Pembangunan kota satelit merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Kawasan tersebut nantinya tidak hanya berisi perumahan, tetapi juga akan dilengkapi fasilitas pendidikan, kesehatan, ruang terbuka hijau, pusat perdagangan, hingga jaringan transportasi yang memadai.
Selain membangun kota satelit, pemerintah juga terus mendorong pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan sebagai langkah mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.
Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, membuka lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan 12 kota satelit tersebut menjadi salah satu bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penyediaan perumahan nasional dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.