RABAT – Pemerintah Republik Panama menegaskan kembali dukungannya terhadap rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai satu-satunya solusi logis untuk masalah Sahara Maroko. Panama juga menyatakan dukungan penuh terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Panama, Carlos Arturo Hoyos Boyd, usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, di Rabat, Jumat (22/5/2026).
Hoyos Boyd menyebut inisiatif otonomi yang diajukan Maroko sejak 2007 sebagai basis yang serius, kredibel, dan realistis. Menurutnya, skema ini mampu mencapai penyelesaian yang langgeng melalui proses yang dipimpin PBB, dengan tetap menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Maroko.
Sebagai bentuk konkret, Panama menyatakan bahwa Kedutaan Besar Republik Panama di Maroko menjalankan fungsi konsulernya di seluruh wilayah hukum Maroko, termasuk di Provinsi-Provinsi Selatan atau Sahara. Panama juga menyatakan dukungan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Khususnya untuk memfasilitasi negosiasi berbasis Inisiatif Otonomi.
Perkuat Legitimasi Global Maroko
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menilai pernyataan Panama memperkuat legitimasi internasional atas kedaulatan Maroko.
“Pernyataan tegas ini merupakan tamparan keras bagi gerakan separatisme. Ketika negara strategis seperti Panama menegaskan fungsi konsulernya hingga ke Sahara Maroko, itu adalah pengakuan kedaulatan yang nyata secara hukum internasional,” ujar Wilson di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Ia menambahkan, tren global kini semakin solid mendukung Maroko. Skema otonomi khusus dinilai sebagai jalan tengah humanis yang menjamin stabilitas keamanan dan kemakmuran masyarakat lokal di Sahara.