Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kdm), melakukan penertiban sekaligus pembongkaran, terhadap puluhan kios pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri di atas trotoar dan taman di kawasan Jalan Prof. Eyckman, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat, sebagai upaya mengembalikan fungsi fasilitas publik yang selama puluhan tahun berubah menjadi area berdagang. Menurut Dedi, kawasan tersebut merupakan aset pemerintah yang seharusnya digunakan masyarakat umum, bukan ditempati secara permanen oleh pedagang.
Dalam keterangannya, Dedi Mulyadi menyebut trotoar dan taman di kawasan Eyckman telah “tidak difungsikan” selama hampir 35 tahun. Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin mengembalikan fungsi ruang publik sebagaimana mestinya. Dedi mengatakan, “Trotoar sesuai fungsinya, taman sesuai fungsinya,” saat meninjau langsung proses pembongkaran kios. Penertiban itu juga dilakukan setelah adanya berbagai keluhan terkait terganggunya akses publik di kawasan tersebut.
Salah satu keluhan datang dari pihak kampus Poltekkes yang berada di sekitar lokasi. Dedi menyebut akses keluar-masuk kampus sempat terganggu akibat kios-kios yang berdiri di area tersebut. Ia bahkan mengungkapkan bahwa gerbang akses kampus kerap tertutup oleh aktivitas para pedagang. Dalam pernyataannya, Dedi mengatakan, “Mereka tertutup. Bahkan mau keluar mereka gak bisa.” Selain itu, pemerintah juga menemukan dugaan aktivitas negatif di lokasi penertiban, termasuk ditemukannya minuman keras di salah satu kios.
Pembongkaran tersebut berdampak pada sekitar 50 kios semi permanen milik pedagang. Para PKL hanya bisa pasrah menyaksikan tempat usaha mereka diratakan alat berat.
Terkait nasib para pedagang setelah penertiban, Dedi Mulyadi menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung untuk mencari solusi relokasi. Ia menegaskan bahwa penataan PKL merupakan kewenangan pemerintah kota, sementara aset jalan yang ditertibkan merupakan milik pemerintah provinsi. Dedi juga berharap penataan tersebut dapat membuat ibu kota Jawa Barat terlihat lebih bersih, rapi, dan indah tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.