Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi bergabung dalam forum internasional bertajuk Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk untuk mendukung proses gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza, Palestina. Namun, untuk memperoleh status sebagai anggota tetap, Indonesia disebut harus menyiapkan kontribusi dana sekitar USD 1 miliar atau setara Rp16,8 triliun.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menjelaskan bahwa kontribusi tersebut bukan kewajiban bagi seluruh anggota, melainkan syarat apabila suatu negara ingin menjadi anggota permanen dalam struktur Dewan Perdamaian.
“Keanggotaan tidak mewajibkan pembayaran. Namun jika ingin menjadi anggota tetap, ada kontribusi yang harus disetor,” ujar Menlu dalam keterangannya kepada media.
Skema Keanggotaan
Dewan Perdamaian dibentuk sebagai forum internasional yang berfokus pada:
Pengawasan gencatan senjata di Gaza
Distribusi bantuan kemanusiaan
Rekonstruksi infrastruktur pascakonflik
Penguatan stabilitas kawasan
Negara yang bergabung dapat berpartisipasi dalam forum dan pembahasan kebijakan tanpa harus langsung menyetor dana besar. Namun, status permanen memberikan hak suara strategis dan posisi tetap dalam pengambilan keputusan.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembayaran iuran Rp16,8 triliun tersebut. Keputusan untuk menjadi anggota tetap masih akan dikaji dengan mempertimbangkan situasi geopolitik, urgensi kemanusiaan, serta kemampuan fiskal negara.
Daftar Negara yang Bergabung
Sejumlah negara dari kawasan Timur Tengah, Asia, Eropa Timur, hingga Amerika Latin dilaporkan telah menyatakan bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut. Di antaranya terdapat negara-negara seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turkiye, Pakistan, Mesir, Yordania, serta Indonesia.
Namun beberapa negara besar Eropa memilih tidak bergabung karena menilai mekanisme ini berpotensi tumpang tindih dengan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pertimbangan Indonesia
Keikutsertaan Indonesia disebut sebagai bagian dari komitmen diplomasi aktif dan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta dukungan terhadap solusi dua negara (two-state solution).
Di sisi lain, besarnya nilai kontribusi Rp16,8 triliun memicu perdebatan publik. Sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu transparan mengenai sumber anggaran serta manfaat strategis yang akan diperoleh Indonesia apabila memutuskan menjadi anggota tetap.
Kesimpulan
Indonesia telah bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, namun belum menjadi anggota tetap. Untuk memperoleh status permanen, diperlukan kontribusi sekitar Rp16,8 triliun. Pemerintah menyatakan keputusan akhir masih dalam tahap pertimbangan.
Langkah ini menjadi sorotan publik, mengingat besarnya nilai dana serta dinamika politik global yang menyertainya.