Oleh: Edi Sutiyo, S.H.Ketua Umum SIMPE Nasional, Pembina JARI, dan Pembina Kantor Hukum Jurnal Keadilan
SUMEDANG — Klarifikasi yang dimediasi oleh KDM ternyata kembali membuka tabir persoalan yang selama ini menjadi tanda tanya bagi sebagian kalangan masyarakat.
Persoalan yang sebelumnya berkembang menjadi isu di ruang publik tersebut kembali menjadi perhatian setelah dalam proses klarifikasi para pihak memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dipersoalkan.
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Wakil Bupati Sumedang disebut telah memberikan bantahan terkait isu yang dikaitkan dengan dirinya. Namun, dalam klarifikasi tersebut, muncul keterangan bahwa memang pernah terjadi peristiwa sebagaimana yang menjadi pokok persoalan.
Bahkan, dalam klarifikasi itu juga disampaikan bahwa pernah terdapat laporan kepada pihak kepolisian, termasuk ke Polda, yang kemudian berdasarkan keterangan para pihak telah dicabut.
Fakta tersebut tentu menimbulkan kembali berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Persoalan yang sebelumnya dianggap belum jelas kini mulai mendapatkan gambaran dari keterangan para pihak yang terlibat.
Kebenaran Tidak Takut pada Waktu
Ada sebuah pepatah Belanda yang cukup terkenal:
“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.”
Maknanya kurang lebih, “Walaupun kebohongan berlari secepat kilat, kebenaran pada akhirnya akan mampu mengejarnya.”
Pepatah tersebut mengandung pesan bahwa sebuah kebohongan mungkin dapat menyebar dengan cepat dan menarik perhatian publik. Namun, informasi yang tidak benar pada akhirnya akan berhadapan dengan fakta, bukti, dan waktu.
Sebaliknya, kebenaran tidak perlu berlari mengejar popularitas. Kebenaran hanya membutuhkan waktu untuk menemukan ruangnya dan kemudian berbicara melalui fakta.
Di era media sosial seperti sekarang, sebuah informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan menit. Namun, cepatnya sebuah informasi beredar bukanlah ukuran bahwa informasi tersebut benar.
Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut pejabat publik seharusnya ditempatkan secara proporsional dengan mengedepankan fakta, klarifikasi, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketika Pernyataan Berhadapan dengan Fakta
Klarifikasi menjadi penting karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apalagi ketika persoalan tersebut berkaitan dengan seorang pejabat publik. Setiap pernyataan yang disampaikan oleh pejabat memiliki konsekuensi yang lebih besar karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap figur maupun institusi pemerintahan.
Masyarakat tentu berhak bertanya ketika muncul perbedaan antara informasi yang beredar dengan fakta yang kemudian muncul dalam proses klarifikasi.
Namun demikian, penilaian akhir tetap harus didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata pada opini atau informasi yang berkembang di ruang publik.
Lalu, Apa Risikonya Jika Pejabat Publik Berbohong kepada Rakyat?
Pertanyaan tersebut patut dikembalikan kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Jika suatu pernyataan pejabat terbukti mengandung unsur pelanggaran hukum, tentu konsekuensinya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan melalui mekanisme pembuktian yang sah.
Namun, selain persoalan hukum, terdapat konsekuensi sosial yang tidak kalah penting, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat.
Jabatan publik pada hakikatnya berdiri di atas kepercayaan. Ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada seorang pejabat, maka memulihkan kepercayaan tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah.
Karena itu, pejabat publik seharusnya memahami bahwa jabatan bukan hanya mengenai kewenangan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan amanah kepada masyarakat.
Klarifikasi Adalah Jalan untuk Membuka Persoalan
Klarifikasi semestinya tidak dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, klarifikasi merupakan kesempatan bagi semua pihak untuk menjelaskan duduk persoalan secara terbuka.
Masyarakat juga harus diberikan ruang untuk mendengar keterangan dari berbagai pihak dan kemudian menilai berdasarkan fakta yang ada.
Jangan sampai sebuah persoalan terus berkembang menjadi spekulasi karena tidak adanya penjelasan yang memadai.
Sebab, waktu akan selalu menjadi penguji bagi setiap pernyataan.
Apa yang benar akan memiliki dasar untuk dipertahankan. Sementara informasi yang tidak memiliki dasar kuat pada akhirnya akan berhadapan dengan fakta.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang paling cepat memberikan pernyataan atau siapa yang paling keras membantah.
Lebih dari itu, persoalannya adalah siapa yang mampu mempertanggungjawabkan setiap pernyataan di hadapan fakta, hukum, dan masyarakat.
Sebab, kebenaran tidak pernah takut pada waktu.
Kebenaran mungkin berjalan perlahan, tetapi pada akhirnya ia akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap.